RSUD Bangil Target Naik Kelas, Pemkab Pasuruan Genjot Digitalisasi dan Manfaatkan Dana Cukai
PASURUAN | SCDNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Pasuruan serius mengerek pelayanan RSUD Bangil ke level lebih tinggi. Berbagai terobosan digulirkan, mulai dari digitalisasi sistem rumah sakit, rekrutmen tenaga medis berbasis komputer, hingga pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung fasilitas kesehatan.
Langkah-langkah strategis itu diungkapkan dalam evaluasi akreditasi RSUD Bangil yang digelar bersama tim surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Evaluasi ini menjadi tolak ukur kepatuhan rumah sakit terhadap standar pelayanan, tata kelola, dan keselamatan pasien.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa pengembangan RSUD Bangil tak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Yang tak kalah penting, kata dia, adalah penguatan sistem pelayanan yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan primer, termasuk Puskesmas 24 jam.
“Pengembangan rumah sakit tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga bagaimana sistem pelayanan dan rujukan dapat terintegrasi,” ujar Rusdi dalam paparan evaluasi.
Salah satu gebrakan yang diandalkan adalah integrasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Bangil dengan Command Center Layanan Pasuruan Satu Data. Melalui sistem ini, pemerintah bisa memantau ketersediaan tempat tidur secara real-time, membaca tren penyakit harian, hingga melacak pergerakan ambulans darurat via GPS.
Informasi ketersediaan bed dinilai krusial untuk mempercepat alur rujukan. Petugas lapangan kini bisa mengetahui kondisi rumah sakit tujuan sebelum pasien diberangkatkan.
“Jadi sebelum pasien dirujuk, kondisi dan ketersediaan tempat tidur dapat diketahui,” jelasnya.
Tak hanya di ruang rawat, digitalisasi juga merambah ke bagian farmasi. RSUD Bangil menerapkan sistem otomatisasi resep atau auto-pilot untuk menekan kesalahan input dan mempercepat proses penyiapan obat. Sistem ini diharapkan membuat pelayanan lebih gesit sekaligus membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan berbasis data terintegrasi.
Reformasi juga dilakukan di sektor kepegawaian. Mulai tahun anggaran 2026, seleksi tenaga medis akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Sistem ini dinilai lebih terukur, transparan, dan hasil tes bisa langsung diketahui. Kebijakan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Pasuruan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Dengan CAT, standar penilaian lebih jelas dan ruang praktik tidak resmi bisa dipersempit,” tegas pemkab.
Dari sisi pembiayaan, peningkatan sarana dan alat kesehatan RSUD Bangil didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk DBHCHT. Sesuai ketentuan, dana cukai tembakau bisa digunakan untuk sektor kesehatan. Di Kabupaten Pasuruan, alokasinya diarahkan untuk pembenahan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, termasuk layanan transportasi seperti ambulans gratis Jelita Siaga dan Si Muter.
Program itu dirancang untuk menjangkau warga di pelosok yang terkendala akses menuju fasilitas kesehatan.
Pemkab Pasuruan menegaskan, peningkatan RSUD Bangil tak cukup hanya dengan gedung megah atau alat canggih. Setidaknya ada tiga pilar yang diperkuat: sistem pelayanan, sumber daya manusia, dan akses masyarakat.
Integrasi dengan Puskesmas 24 jam diharapkan membuat alur rujukan lebih terarah. Pasien yang masih bisa ditangani di tingkat primer tak perlu semuanya dibebankan ke rumah sakit. Sementara itu, informasi bed real-time dan pelacakan GPS memastikan respons darurat lebih cepat dan tepat sasaran.
Di sisi lain, otomatisasi resep memang menjanjikan kecepatan, tapi penerapannya tetap membutuhkan kesiapan petugas, akurasi data, stabilitas sistem, dan pemeliharaan berkelanjutan.
Bagi masyarakat, keberhasilan pembenahan RSUD Bangil tak hanya diukur dari kecanggihan teknologi atau raihan akreditasi. Yang lebih substansial adalah dampak nyata: pelayanan cepat, kepastian rujukan, akses informasi mudah, dan transportasi kesehatan yang andal.
Penerapan CAT pun akan bermanfaat jika benar-benar transparan dan melahirkan tenaga medis kompeten. Begitu pula DBHCHT—penggunaannya harus dikawal agar manfaatnya sampai ke rakyat, bukan sekadar angka di laporan.
Evaluasi akreditasi RSUD Bangil menjadi momen penting bagi Pemkab Pasuruan untuk memastikan seluruh investasi—mulai dari digitalisasi SIMRS, perbaikan fasilitas, pembenahan tata kelola, hingga pemanfaatan dana cukai—benar-benar bermuara pada satu tujuan: pelayanan kesehatan yang lebih cepat, transparan, dan mudah dijangkau warga.(WID)
Pos Terkait
Tidak ada komentar