Rapat Paripurna IV DPRD Pasuruan: Pajak-Retribusi dan Penyertaan Modal BUMD Resmi Disetujui
PASURUAN | SCDNEWS.ID – DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna IV pada 11 November 2026 untuk menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD tahun 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Samsul Hidayat, didampingi Wakil Bupati Pasuruan, pimpinan dan anggota dewan, serta Sekretaris Daerah. Dari 50 anggota DPRD, 37 hadir dan 13 tidak hadir, sehingga forum dinyatakan memenuhi kuorum sesuai Pasal 123 Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024.
Dua raperda yang disetujui adalah perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal BUMD.
Juru bicara Badan Pembentukan Perda, Sugianto, melaporkan bahwa Raperda Pajak dan Retribusi telah melalui harmonisasi, pembahasan bersama, fasilitasi Provinsi Jawa Timur, hingga evaluasi Kemendagri.
Materi perubahan mencakup penyesuaian tarif PBB-P2 secara bertingkat, tarif khusus lahan pangan, penegasan pengecualian retribusi kebersihan, perluasan objek retribusi jasa usaha, aturan pelaporan pajak, insentif pemungutan, sanksi administrasi, serta penyesuaian tarif retribusi.
Sementara itu, Ketua Pansus 2, Sugiarto, melaporkan bahwa Raperda Penyertaan Modal mengatur akumulasi penyertaan modal yang telah disetor hingga 2025. Batas penambahan modal ke depan ditetapkan untuk PT BPR Jatim, BPR Mina Mandiri, Perumda Air Minum, dan PSD Pasuruan Lestari Jaya.
Pencairan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta hasil penilaian kinerja dan kesehatan BUMD.
Pansus juga merekomendasikan peningkatan kontribusi dividen, perbaikan pelayanan air minum, penguatan UMKM dan literasi keuangan, optimalisasi aset komersial, serta pengawasan dan evaluasi berkala.
Bupati Pasuruan H.M Rusdi Sutejo menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak dan retribusi dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani masyarakat.
“Kami pastikan kebijakan ini berimbang: di satu sisi memperkuat pendapatan daerah, di sisi lain kualitas pelayanan publik harus terus meningkat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penyertaan modal ke BUMD bukan sekadar suntikan dana, melainkan investasi strategis yang harus berdampak nyata bagi pelayanan dasar dan perekonomian warga.
“BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru bergantung terus pada anggaran,” tegasnya.
Kedua raperda dinyatakan harmonis secara yuridis dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.(Wid)
Pos Terkait
Tidak ada komentar